PR DEPOK - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mendorong kesadaran sektor swasta dalam menghadapi perubahan iklim yang juga mengancam hak asasi manusia melalui Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Dikatakan Yasonna, dalam lokakarya "Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana" di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari Selasa, bahwa peran pelaku usaha sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim. Sektor swasta harus memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui tindakan nyata.
"Pelaku usaha juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Sektor swasta harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui upaya konkret," ujar Yasonna dalam Lokakarya "Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana" di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, pada Selasa.
Menurutnya, pelaku usaha dapat mengurangi emisi karbon dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional mereka. Untuk memastikan hal tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membuat Aplikasi Prisma yang dapat memberikan penilaian risiko bisnis dan hak asasi manusia.
Baca Juga: Cara Klaim Beasiswa bagi Anak Peserta BPJS Ketenagakerjaan beserta Dokumen Persyaratannya
"Aplikasi mandiri berbasis laman web ini untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya," jelasnya.
Yasonna menyatakan bahwa Aplikasi Prisma dapat melakukan penilaian sendiri untuk mengevaluasi apakah suatu produk telah sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi prioritas bagi pemerintah. Program ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam program ini, terdapat tiga pilar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiga pilar ini bekerja sama untuk melaksanakan Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Rekomen! Ini 7 Tempat Makan Soto Enak dan Gurih di Kota Bogor, Yuk Coba
"Jadi, pelaku usaha tidak hanya orientasi kepada uang, tetapi terkait sosial, lingkungan maupun HAM," tambah Dhahana.
Dhahana memberikan contoh Pertamina, di mana perusahaan tersebut diuji setiap tahun oleh lembaga internasional. Ujiannya meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
"Ternyata Pertamina sekarang ini range kedua terkait yang punya kapasitas HAM," ucapnya.
Ia mengakui bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Pertamina dalam upaya mengintegrasikan bisnis dan hak asasi manusia. Selain itu, menurut Dhahana, akan ada banyak perusahaan lain yang akan berpartisipasi dalam Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: Puan Foto Bareng Jokowi dan Jan Ethes Saat Indonesia vs Argentina, Warganet Malah Salfok
Disampaikan Dhahana, untuk ke depannya, akan ada banyak peserta karena Uni Eropa dan Jepang telah mendeklarasikan bahwa produk yang masuk ke negara mereka harus memenuhi standar hak asasi manusia.
"Ke depan akan banyak sekali, karena apa? Uni Eropa sudah mendeklarasikan bahwa produk yang masuk ke negaranya harus ramah HAM, salah satunya Jepang," kata dia.
Uni Eropa dan Jepang telah mendeklarasikan bahwa produk yang diizinkan masuk ke negara mereka harus mematuhi standar hak asasi manusia. Sementara itu, Indonesia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedang menyusun peraturan terkait Program Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
"Hal ini membuktikan Indonesia punya kepedulian terkait bisnis dan HAM," pungkas Dhahana.***