PR DEPOK – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) per hari ini Senin, 14 September 2020.
Keputusan yang disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu akan berlaku selama dua minggu kedepan.
PSBB Total kembali diterapkan sebagai salah satu upaya menekan angka penyebaran kasus positif Covid-19 yang setiap harinya mengalami penambahan yang cukup signifikan.
Baca Juga: Jelang Pilkada 2020, KPU Pastikan Pemilih yang Positif Covid-19 Tetap Dapat Gunakan Hak Suaranya
Penularan Covid-19 disebabkan tindakan masyarakat yang tidak mematuhi sejumlah protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Di tengah PSBB Total, tentunya penerapan protokol kesehatan tersebut akan lebih diperketat.
Sebelumnya, sejumlah sanksi telah diberlakukan bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, kenyataanya sanksi tersebut masih banyak dilanggar warga.
Berangkat dari hal itu, Polda Metro Jaya menyarankan untuk pemberian sanksi pada pelanggar PSBB sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau dikategorikan dalam tindak pidana.
Baca Juga: Kabar Baik, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto Pastikan Tenaga Honorer Akan Terima Bansos
Tindak pidana yang disarankan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Saran tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya Senin, 14 September 2020.
Menurutnya, sanksi itu diberikan dalam rangka mengurangi angka penyebaran Covid 19 dengan aturan dari sejumlah pasal dari KUHP.
"Kalau perlu tindakan tegas pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 (Tahun 1984) tentang penyebaran wabah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, kalau perlu pakai pidana KUHP di Pasal 212, 216 maupun 218," ujar Kombes Pol Yusri Yunus, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Baca Juga: Dukung Kebijakan PSBB Total, Kemenhub Imbau Transportasi Publik Perketat Protokol Kesehatan
Lebih lanjut, ia menjelaskan kepolisian akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait yakni Pempov DKI, Polri dan TNI dalam rangka penerapan UU yang akan dipakai bagi pelanggar PSBB tersebut.
Adapun koordinasi itu akan dibahas dalam rapat yang dilaksanakan tepat hari pertama pemberlakuan PSBB hari ini.
Kombes Pol Yusri Yunus berharap bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi tersebut akan diketahui proses tahapan penerapan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum itu.
"Mudah-mudahan setelah rapat koordinasi nanti baru kita mengetahui petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaannya seperti apa nantinya, termasuk yang ditanyakan masalah kekuatannya nanti," ujarnya mengakhiri.***