PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kembali melontarkan kritikannya terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Kritikan Ferdinand Hutahaean kali ini berdasarkan pemberitaaan di mana jalanan Jakarta masih terpantau ramai meski pada Senin 14 September 2020, PSBB Total di Jakarta sudah mulai diterapkan.
Secara tegas, ia mengatakan bahwa kebijakan PSBB Total di Jakarta dinilai tidak efektif karena rem darurat yang disebutkan Anies Baswedan sebelumnya itu sudah "blong".
Baca Juga: Waspada! Ridwan Kamil Sebut 4 Wilayah di Jabar Masih Masuk Zona Merah Penyebaran Covid-19
"PSBB Hari Pertama, Jalanan Jakarta Tetap Ramai. Sudah saya bilang, remnya blong dan nabrak kemana2," kata Ferdinand Hutahaean di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Senin 14 September 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Melihat hal tersebut, ia justru menyindir Anies Baswedan untuk segera melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena dengan begitu kondisi di ibu kota akan lebih baik.
"Yang perlu direm itu Anies nya, stop jd Gubernur dan Jakarta akan lbh baik," ujar Ferdinand Hutahaean.
Berdasarkan kabar yang dihimpun menyebutkan kondisi lalu lintas di Jakarta pada hari pertama penerapan PSBB Total terpantau tetap ramai meskipun tidak semacet hari-hari sebelumnya.
Baca Juga: Kutuk Keras Penikaman Syekh Ali Jaber, Fadli Zon: Semoga Bukan Doktrin 'Islamophobia'
Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan mengatakan bahwa penerapan PSBB Total di Jakarta mulai dilakukan pada Senin 14 September 2020.
Beberapa aturan diperketat oleh Anies Baswedan, di antaranya aturan ganjil genap untuk sejumlah kendaraan roda empat ditiadakan, sejumlah moda transportasi umum dibatasi, perkantoran diminta untuk menerapkan WFH dan hanya diizinkan sebanyak 25 persen yang bekerja di kantor.
Selain itu, Anies Baswedan pun mengimbau jumlah maksimal orang-orang berkumpul sebanyak 5 orang, kemudian acara yang bakal mengumpulkan jumlah massa banyak tidak diperbolehkan
Meski sejumlah sektor diperketat, namun Anies Baswedan masih memberikan izin pengemudi ojek online atau ojol untuk mengangkut penumpang.***