PR DEPOK - Belum lama ini Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara blak-blakan membuka tabir di balik layar perusahaan plat merah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa terdapat direksi yang gemar lobi menteri hingga beberapa komisaris merupakan titipan menteri.
Ungkapan fakta tersebut disampaikan Ahok melalui satu unggahan video di kanal YouTube POIN yang berjudul "NEKAT! AHOK BERANI LAKUKAN INI" yang diunggah pada Senin 14 September 2020.
Baca Juga: Dijuluki 'Gadis Naga', Model Asal Australia Tato Matanya hingga Alami Kebutaan Selama Tiga Pekan
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam video unggahan tersebut.
Sontak pernyataan blak-blakan yang dilontarkan Ahok tersebut membuat sebagian pihak terkejut dan memberikan berbagai tanggapan. Salah satunya dari politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.
Terkait hal itu, Andre Rosiade menyatakan permintaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencopot Ahok dari jabatannya.
Permintaan anak buah Prabowo Subianto itu dilontarkan melalui akun Twitter pribadinya @andre_rosiade pada Selasa 15 September 2020.
Baca Juga: Buntut Kasus Pembunuhan di Banten, Dede Yusuf Minta Kemendikbud Evaluasi Pengawasan Belajar Online
"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina," ucap Andre Rosiade, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Adapun permintaannya itu dikatakan berdasarkan kinerja dan perilaku Ahok sebagai Komut Pertamina. Karena menurutnya, kinerja Ahok selama menjabat sebagai Komut Pertamina biasa-biasa saja dan malah menimbulkan kegaduhan.
"Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," kata mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra itu.***