PR DEPOK - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya berbicara perihal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan, Senin 5 Oktober 2020.
Dijelaskan Willy, dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut dapat menndorong terciptanya era penyiaran digital di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Willy dalam pernyataan di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2020.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Resmi Disahkan DPR, Para Pengusaha Akui Senang dan Puas
"Digitalisasi itu adalah sebuah keniscayaan dan ini juga merupakan komitmen Presiden Joko Widodo di dalam visi dan misinya selama masa kampanye lalu," ucap Willy, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Lebih lanjut, Willy mengatakan transformasi digital ini penting, karena industri penyiaran Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain.
"Ini juga momentum kita untuk memulai proses transformasi proses analog switch off (ASO) ke digital, maka kemudian kita akan mendapatkan digital dividen yang luar biasa," katanya.
Ia juga menjelaskan manfaat penyiaran digital, yakni adanya keberagaman isi dan ragam siaran, keberagaman kepemilikan serta frekuensi analog yang lancar.
Baca Juga: Omnibus Law Resmi Disahkan, Menaker Tulis Surat Terbuka 'Bersama Bagi Pekerja dan yang Menganggur'
Hal ini menjadikan siaran yang berkualitas, tayangan yang jernih dan akses siaran yang merata. Kemudahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena masih ada siaran di beberapa daerah yang sulit dijangkau.
Diungkapkan Willy bahwa regulasi tersebut juga mengakomodasi program USO (Universe Service Obligation), dengan mempertimbangkan kepadatan wilayah, serta penataan pemancar yang sesuai estetika dan lingkungan.
Willy mengharapkan melalui Omnibus Law klaster penyiaran, pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital dapat terwujud paling cepat dua tahun setelah adanya peraturan hukum ini.
Pada Rapat Paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020, telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi UU.
Baca Juga: Tolak Interupsi Saat Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja, Puan Maharani Matikan Mic Fraksi Demokrat
UU Cipta Kerja yang juga sering disebut Omnibus Law, diajukan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan investasi yang selama ini masih menghambat kinerja perekonomian nasional.
UU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 Bab, dan 174 pasal yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan ketenagakerjaan, seperti yang dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari antara.
Peraturan ini juga mengakomodasi mengenai riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, dukungan administrasi pemerintahan serta sanksi.
Lain hal, RUU ini sempat mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat maupun buruh, karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha, dapat menggusur masyarakat adat, dan berpotensi mengganggu lingkungan dan kelestarian alam.***