PR DEPOK - Penegakkan protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 belakangan ini menjadi topik pembicaraan hangat.
Kini penegakan protokol kesehatan Covid-19 ditanggapi oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @Abe_Mukti, Minggu 15 November 2020.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Abdul Mu'ti membandingkan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat dan elit politik.
Baca Juga: Sindir Polisi Soal Acara Pernikahan Putri Habib Rizieq, Persipura: Jangan Gitulah Bos, tak Elok...
Lebih lanjut, ia mengeluhkan perbedaan perlakuan terkait penegakan protokol kesehatan penanganan Covid-19 terhadap pedagang pasar dan pihak elit.
Dalam cuitannya, Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pedagang pasar tidak diberikan izin untuk berdang, karena dianggap tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Akibat dari larangan tersebut, para pedagang harus kehilangan mata pencaharian mereka di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini di Indonesia.
"Pedagang pasar diuber-uber, bahkan tidak boleh jualan karena dianggap tidak memenuhi protokol Covid-19. Mereka kehilangan mata pencaharian karena Covid-19," ucap Abdul Mu'ti.
Baca Juga: Kembali Kritik Gubernur DKI Jakarta, Ferdinand: Kalau Anies Baswedan Bicara Covid-19, Anggap Saja...
Ia pun membandingkan penegakan protokol kesehatan dengan elit politik yang justru diperbolehkan melanggar protokol kesehatan penanganan Covid-19.
Adapun maksud diperbolehkan langgar protokol kesehatan berkaitan dengan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Bahkan, Abdul Mu'ti juga membandingkan dengan elit agama yang dibiarkan melanggar protokol kesehatan.
"Tapi, elit politik dibiarkan melanggar protokol saat Pilkada, elit agama dibiarkan melanggar hanya karena orang besar," katanya.
Baca Juga: Ilmuwan Temukan Senjata Baru Blokir Covid-19 Menular Sel Manusia dengan Nanobodi Sintetis
Terkait penegakkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang tidak seimbang tidak benar dan justru melukai rasa keadilan.
"Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," ujarnya.
***