Network
PR DEPOK – Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada Selasa, 1 Desember 2020.
Sejalan dengan deklarasi kemerdekaan tersebut, ULMWP juga telah membentuk pemerintahan sementara sebagai upaya intensif guna memobilisasi masyarakat Papua dan melakukan referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Deklarasi kemerdekaan tersebut sekaligus bertepatan dengan deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada 1 Desember 1961, sekaligus menjadi tanggal ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Baca Juga: Doakan Anies Usai Positif Covid-19, Tsamara: Politik Boleh Beda, Tapi Jangan Hilang Rasa Kemanusiaan
Kabar deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh ULMWP ini bahkan disorot oleh media asing. Salah satunya datang dari kantor berita internasional yang bermarkas di London, Inggris, yakni Reuters.
Reuters menyoroti pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat yang mereka sebut sebagai “pemerintahan yang sedang menunggu”.
Reuters juga menyoroti sosok dibalik pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat, yakni tokoh kemerdekaan Papua Barat yang diasingkan Pemerintah Indonesia yang berbasis di Inggris, Benny Wenda.
Baca Juga: Massa di Madura Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD, Rocky Gerung: Istana Harusnya Berterima Kasih
Reuters dalam sebuah artikel yang berjudul ‘Papuans rally for independence from Indonesia as group declares government in exile’ mengabarkan, Wenda telah menyampaikan bahwa kelompok ULMWP akan mendorong kemerdekaan dan tidak lagi tunduk pada aturan militer, yang menurutnya illegal, dari Indonesia.
Sementara itu, Reuters juga menyoroti tanggapan dari Teuku Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang tidak terlalu memperhatikan sikap Benny Wenda.
“Status Papua sebagai bagian dari Indonesia, negara penerus Hindia Belanda (Belanda) sudah final,” kata Faizasyah, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters.
Baca Juga: Ustaz Yahya Waloni Sebut Covid-19 Serang Orang Munafik, FH: Anies Masuk Kategori? Kalo MRS Positif?
Faizasyah juga mengatakan, proses integrasi diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan termasuk adopsi resolusi.
Dalam artikelnya tersebut, Reuters juga mengungkapkan akses jurnalis asing seringkali dibatasi dalam peliputan konflik separatis selama beberapa dekade di wilayah Papua.
Reuters juga menyoroti serangan sporadis dan mematikan yang melibatkan aparat keamanan dan penduduk asli Papua, termasuk pembunuhan beberapa anak di bawah umur Papua dan seorang pendeta dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Deklarasikan Kemerdekaan, Papua Barat Menyatakan Tidak Akan Tunduk kepada Pemerintah Indonesia
Badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin lalu juga menyatakan keprihatinan atas laporan pembunuhan di luar hukum dan meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut.***
