Parpol Indonesia dalam Lingkaran Setan Korupsi, Peneliti ICW: Penguasa Politik adalah Orang Terkuat

- 7 Desember 2020, 15:09 WIB
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) divisi politik dan korupsi, Donal Fariz. /Dea N Zhafira/Antara
 
PR DEPOK – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai kondisi partai politik di Indonesia sekarang ini tengah berada dalam lingkaran setan korupsi politik.
 
“Saya melihat kondisi partai politik kita sedang berada dalam sebuah lingkaran setan korupsi politik. Kita melihat bagaimana ekonomi kapital kemudian power kapital sampai balik lagi kepada ekonomi kapital,” ujar Donal seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.
 
Proses dan kondisi lingkaran setan tersebut, kata Donal, terkait pada ekonomi kapital yang mengacu kepada orang-orang kuat yang memiliki banyak uang sehingga bisa menguasai partai politik.
 
 
“Ketika dia memiliki uang dan mengakses partai politik maka hasil akhir yang dikejar adalah politik kapital, kekuatan secara politik,” tutur dia.
 
Setelah itu, ketika orang tersebut sudah menguasai kapital secara politik, maka tujuannya adalah kembali lagi pada ekonomi kapital.
 
“Jadi dia berputar dalam kondisi orang punya modal, menguasai politik tujuannya adalah modal lagi. Kita berada dalam kondisi lingkaran setan korupsi seperti itu,” tuturnya.
 
 
Kemudian, dirinya menguraikan satu per satu bagaimana proses yang terjadi pada ekonomi kapital dalam perpolitikan Indonesia.
 
“Mulai sejak pendirian partai politik. Kalau kita lacak dan urai siapa orang-orang kuat di organisasi partai politik kita, hari ini tampak jelas benang merah bahwa yang punya partai adalah orang-orang yang kuat secara ekonomi,” ucapnya.
 
Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk partai-partai yang baru lahir, yang didirikan oleh orang-orang yang punya kekuatan (banyak uang) secara ekonomi. Sebab, dalam mendirikan partai politik membutuhkan modal yang sangat besar.
 
 
“Jadi, pendirian partai politik mahal plus menjalankan partai politiknya juga menjadi sangat mahal sekali,” imbunya.
 
Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya pernah riset bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan operasional per tahun untuk sebuah partai politik.
 
“Kebutuhan operasional per tahun untuk partai politik itu kira-kira berada di angka 200 sampai dengan Rp250 miliar per tahun. Itu tidak berada didalam kontestasi pemilu. Itu baru biaya operasional saja,” ujarnya.
 
 
Angka tersebut bisa muncul, kata dia, karena organisasi dan struktur partai politik sampai kepada kecamatan dan kabupaten kota.
 
Sehingga, hal itu yang membuat dalam menjalankan partai politik secara ekonomi menjadi sangat mahal.
 
Tak hanya itu, Donal juga mengungkapkan alasan lainnya kenapa dalam mengembangkan partai politik membutuhkan banyak modal.
 
“Tidak hanya bicara soal mendirikan menjalankan organisasi partai. Kontestasi di internal partai pun untuk menjadi ketua umum partai menjadi sangat mahal sekali juga"
 
 
"Tidak ada angka yang pasti berapa kontestasi internal di partai itu. Ini bukan hanya terjadi di satu partai tapi nyaris seluruh partai memiliki persoalan yang sama,” katanya.
 
Jadi, lanjut dia, mulai dari mendirikan partai, menjalankan partai, sampai kontestasi di internal partai pun butuh cost yang besar.
 
“Maka kemudian yang membuat politik kita dikuasai oleh orang-orang yang kuat secara kapital itu bisa dibaca dari profil ketua-ketua partai politik yang ada di Indonesia,” tuturnya.***
 

Editor: Ahlaqul Karima Yawan


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X