Komitmen lainnya dari pemerintah ialah pemenuhan HAM yang menyeluruh, yang merupakan bagian integral dari visi mencapai Indonesia yang tangguh dan maju.
“Hal ini sejalan dengan visi dan komitmen Presiden Jokowi di bidang HAM yang tak pernah berkurang,” ujar Moeldoko.
Komitmen pemerintah selanjutnya, yakni kehadiran negara dalam jaminan hak warga negara.
Baca Juga: Terungkap, Saksi Sebut Harga Sewa Setahun Apartemen yang Didiami Jaksa Pinangki Senilai Rp882 Juta
Hal ini mencakup rasa aman dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, yang meliputi hak kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab, serta hak berpolitik yang dijamin oleh pemerintah secara konsisten.
Moeldoko menyampaikan, selain itu pemerintah juga tengah berupaya menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Langkah lainnya yang sedang dikerjakan pemerintah adalah meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa (KAPP), dan pelaksanaan kota/kabupaten ramah HAM.
Baca Juga: PMJ Benarkan Isi Rekaman Percakapan Laskar FPI Sebelum Insiden, Begini Isi Rekaman Selengkapnya
Moeldoko juga memastikan pemerintah terus menjaga stabilitas dan demokrasi secara berimbang.
“Pada satu sisi, stabilitas yang abai maka akan memunculkan anarkis. Di sisi yang lain, kalau demokrasi tidak terkelola dengan baik, tidak terkawal dengan baik oleh sebuah instrumen, maka kecenderungan anarkis itu akan mengganggu HAM,” ujar Moeldoko.