Network
PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi peristiwa tewasnya 4 warga Sigi dan 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Tanggapan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi, usai berolahraga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu pagi.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Fenomena Habib Rizieq karena Melemahnya Peran Nahi Munkar Ormas dan Parpol Islam
Dirinya menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu tewasnya 4 orang warga Sigi dan 6 orang anggota Front Pembela Islam (FPI), dengan menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Oleh karena itu, presiden menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.
"Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” ujar presiden seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Baca Juga: Polri Layangkan Peringatan Keras kepada 2 Tersangka Lain dalam Kasus Kerumunan Petamburan
Presiden Jokowi menambahkan, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.
Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan hal itu, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara.
Selain itu, aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikit pun dalam melakukan penegakan hukum tersebut.
Baca Juga: Meski Masih dalam Pemeriksaan, Polisi Tegaskan Panitia Acara di Petamburan Terancam Pasal Berlapis
Namun, dalam menjalankan tugasnya, presiden mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
"Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum," ucapnya.
Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai.
Baca Juga: Usai Habib Rizieq Ditahan, Polisi Umumkan 3 Tersangka Lainnya Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, maka Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
"Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia," tegas Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto.***
