Network
"Data sampel BPJS Kesehatan masih akan terus dikembangkan sejalan dengan pertumbuhan peserta dan perkembangan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami butuh masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi, peneliti, maupun khalayak lainnya untuk menyempurnakan kualitas data sampel ini," kata Fachmi Idris.
Saat ini data telah menjadi kebutuhan dasar dalam semua kegiatan perekonomian. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perekonomian Mira Tayyiba mengatakan hal tersebut.
Data yang terkini, akurat dan kredibel akan membantu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk merespon suatu kondisi dengan tepat. Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan data harus dilakukan dengan baik.
Mira mengatakan pemanfaatan teknologi digital menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengelola data secara baik.
Baca Juga: Gibran Diduga Terlibat Korupsi Bansos Covid-19, Ruhut: ‘Banteng’ Diam karena Hormati Proses Hukum
Hal-hal dasar yang sangat menentukan tingkat kepercayaan pengguna, yakni Isu seperti keamanan dan privasi data termasuk perlindungan data pribadi, etika pemanfaatan data, keamanan siber untuk mencegah pencurian data.
Selain itu, Mira menuturkan kualitas waktu perekaman, analisa, berbagi pakai, dan pengintegrasian data menjadi kunci dalam penyusunan respon atau pengambilan keputusan.
Sebagai sumber data, BPJS Kesehatan harus memastikan keakuratan dan kekinian data peserta JKN-KIS yang menjadi target penerima vaksin Covid-19.
Hal itu serta berbagi pakai data dengan memperhatikan prinsip keamanan data dan perlindungan data pribadi.
Baca Juga: 6 Laskar FPI Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional Revolusi Akhlak, Muannas Alaidid: Ya Allah kok Bisa
