Network
PR DEPOK – Kabar terbaru datang dari pendiri ormas Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, yang mana belum lama ini, tanah pondok pesantren yang digarapnya menerima surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara VIII.
Surat somasi tersebut berisi peringatan untuk segera menyerahkan tanah Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah kepada negara.
Pihak Habib Rizieq sebelumnya diduga telah mengambil hak milik tanah tersebut dari PT PN VIII yang merupakan salah satu BUMN di Indonesia.
Baca Juga: Anggaran Vaksin Covid-19 Capai 73 Triliun, Istana: Investasi untuk Masa Depan Masyarakat Indonesia
Atas tuduhan ini, pengelola ponpes yang didirikan oleh Habib Rizieq di Megamendung, Bogor tersebut selambat-lambatnya 7 hari dari diterimanya surat somasi, harus mengembalikan tanah tersebut.
Akan tetapi, peringatan dari PT PN ini dibantah oleh penggarap tanah tersebut, yakni Habib Rizieq dan pengelola ponpes.
Dalam keterangannya, Habib Rizieq menegaskan bahwa ia dan keluarganya membeli hak garap tanah tersebut dari para petani yang mengelola tanah.
Baca Juga: Ledakan Hebat Guncang Nashville AS di Hari Natal, Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI yang Jadi Korban
Disampaikan olehnya, tanah tersebut sudah tidak digarap atau ditelantarkan oleh PT PN selama lebih dari 30 tahun, sehingga menurut undang-undang agraria dan undang-undang tentang Hak Guna Usaha (HGU), petani di sekitar tanah boleh mengelola dan membuat sertifikat atas tanah tersebut.
Tak hanya itu, Habib Rizieq juga menegaskan bahwa tanah tersebut bukanlah dibeli untuk kepentingan dirinya ataupun keluarga, melainkan telah diwakafkan untuk umat.
“Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat islam bukan milik pribadi,” ujar pentolan FPI tersebut, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs FPI Online.
Baca Juga: Ponpes Markaz Syariah Disebut Serobot Tanah Negara, HRS Angkat Bicara Jelaskan Proses Jual Belinya
Di akhir penjelasannya, Habib Rizieq pun mempersilahkan negara jika memang ingin mengambil kembali tanah yang telah digarapnya tersebut.
Akan tetapi, katanya, negara harus mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan umat untuk membangun pondok pesantren tersebut.
“Mau diambil silakan, kapan saja pemerintah mau mengambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silahkan ambil"
Baca Juga: Gus Yaqut Jabat Menag dengan Ijazah SMA, Faizal Assegaf: Bu Mega dan Gus Dur Juga Tak Tuntas Kuliah
"Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat, untuk membeli dan membangun tempat ini. Supaya uang tersebut bisa untuk membeli lahan yang lain untuk membangun yang sama,” ujarnya.***
