Network
Menanggapi keputusan FPI untuk mendirikan kembali ormas baru usai dibubarkannya ormas yang didirikan oleh Habib Rizieq, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai hal tersebut boleh saja dilakukan.
Hal ini mengingat para deklarator yang meresmikan nama baru FPI itu bukan termasuk orang-orang yang dilarang untuk mendirikan ormas.
Baca Juga: Link Live Streaming Konser 2021 NEW YEAR’S EVE LIVE Big Hit, Dimeriahkan oleh Gfriend hingga BTS
“Kecuali kalau yang mendeklarasikan itu adalah orang-orang yang dilarang, dilarang karena putusan pengadilan, bukan karena larangan dari pemerintah tanpa dasar,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube miliknya.
Selain itu, kata Refly, masyarakat tak bisa menghakimi ormas yang baru saja dibentuk hanya karena para deklaratornya adalah mantan pimpinan ormas yang dilarang oleh pemerintah.
“Kita tidak bisa men-judge sebuah organisasi yang baru saja dideklarasikan dan bahkan belum melakukan kegiatan apa-apa. Kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum, ya tindak saja,” sambungnya.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 Depok, 31 Desember 2020: 17.294 Positif, 13.514 Sembuh, 419 Meninggal
Lebih lanjut, pakar hukum tersebut juga mengingatkan agar publik bisa membedakan antara oknum dan organisasi. Menurutnya, jangan sampai beberapa oknum yang melakukan pelanggaran, tetapi organisasinya ikut dibubarkan.
Refly Harun pun membandingkan perihal ormas ini dengan tuntutan soal kasus korupsi.
“Kira-kira berapa kader partai politik di Indonesia ini yang melakukan tindak pidana korupsi. Maka akan ketahuan banyak sekali, mungkin jumlahnya juga ratusan. Tapi kita kan tidak pernah berbicara mengenai pembubaran partai politik tersebut,” jelasnya.
