Network
PR DEPOK – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, membantah kabar yang menyebutkan bahwa Partai Gerindra mengeluarkan keputusan yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses hukum di pengadilan.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa partai yang menaunginya tersebut tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mendukung pembubaran ormas tanpa proses pengadilan.
Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sbg negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi n UU. https://t.co/iLxvQgA76j— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) January 2, 2021
“Tidak ada keputusan @gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sg negara hukum tetap harus menjunjung tinggi konstitusi n UU” ujar Fadli Zon dalam cuitannya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Buka Suara Soal Pencabutan SP3 Kasus Chat Asusila Habib Rizieq, Begini Penjelasan Mahfud MD
Pernyataan tegas Fadli Zon ini dikomentari oleh Ketua Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, yang menilai bahwa Fadli tidak paham konstitusi dan UU.
Dalam cuitannya yang membalas Fadli Zon, Muannas menjelaskan perihal perbedaan UU ormas yang lama dan yang telah mengalami perubahan.
Ia menuturkan, undang-undang ormas saat ini mengatur pembubaran ormas tidak perlu melewati proses pengadilan.
Baca Juga: Singgung Soal PKS Bisa di-FPI-kan Negara, Teddy Gusnaidi: Makanya Belajar, Jangan Kebanyakan Tidur!
apa yg anda soal di UU ormas lama betul semula bubarkan ormas harus kepengadilan, tp di uu baru gk perlu, silahkn ormasnya yg upaya hk sendiri pembubaran itu lewat pengadilan bila tak terima persis HTI ke ptun & ini sdh dikuatkan MK, wakil rakyat masa gk ngerti konstitusi & UU ? https://t.co/jphR8HtPRt— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) January 2, 2021
“Apa yg anda soal di UU ormas lama betul semula bubarkan ormas harus kepengadilan, tp di uu baru gk perlu, silahkn ormasnya yg upaya hk sendiri pembubaran itu lewat pengadilan bila tak terima persis HTI ke ptun & ini sdh dikuatkan MK, wakil rakyat masa gk ngerti konstitusi & UU ?” cuit Muannas, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter pribadinya.
