Network
PR DEPOK - Komisi Nasional (Komnas) HAM menilai bahwa tingkat ketakutan masyarakat dalam penyampaian kritik terhadap pemerintah cukup tinggi.
Laporan akhir tahun Komnas HAM 2020 mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin.
Komnas HAM meminta kedua pemimpin negara itu untuk segera mengevaluasi konsep pemidanaan terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca Juga: Hamdan Zoelva Tegas Sebut FPI Bukan Ormas Terlarang seperti PKI, Ini Alasannya
Dalam laporan tersebut, Komnas HAM merujuk pada survei yang dilakukan internalnya di 34 provinsi. Survei yang dilakukan pada Juli-Agustus 2020 tersebut, melibatkan 1.200 responden.
“Sebanyak 29 persen responden takut dalam memberikan, dan mengkritik pemerintah,” tulis laporan akhir tahun Komnas HAM 2020, yang dipublikasikan 30 Desember 2020 dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi Komnas HAM pada Senin, 4 Januari 2021.
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 36,2 persen responden atau masyarakat merasa ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan kritik, baik melalui internet maupun media sosial.
Baca Juga: Sebut Komnas HAM agar Jadi LSM karena Sering Serang Pemerintah, Teddy: Dana Negara Biar Gak Mubazir!
Masih menurut laporan tersebut, tingkat ketakutan akademis di lingkungan pendidikan juga tergolong tinggi.
