PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Refly Harun membeberkan pendapatnya terkait permintaan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah terhadap Polri di bawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Seperti diketahui, Listyo Sigit melakukan kunjungan ke pimpinan PP Muhammadiyah pada Jumat, 29 Januari 2021 lalu.
“Permintaan PP Muhammadiyah agak berbeda dengan permintaan NU ya,” ucap Refly Harun sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 1 Februari 2021.
Dalam permintaannya, kata dia, Muhammadiyah meminta kepolisian untuk bersikap jujur, adil, transparan, dan mau dikritik.
“Inilah yang menurut saya ngeri-ngeri sedap ya buat pihak kepolisian, karena hal seperti itu tentu tidak mudah dan gampang saat ini,” ujarnya.
Kalau mau terbuka misalnya, lanjut dia, salah satunya yakni kasus 6 laskar FPI. Ia mempertanyakan apakah kira-kira polisi berani mau jujur, adil, transparan, dikritik.
“Karena terus terang, mengkritik Polri itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena mereka institusi yang independen yang bisa mentersangkakan orang, memproses orang,” ucap Refly Harun.