Network
PR DEPOK – Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar memberikan pendapatnya terkait isu kudeta di tubuh Partai Demokrat.
Musni menjelaskan bahwa pengambilalihan kepemimpinan suatu partai politik sudah pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.
“Kalau kita lihat sejarah partai politik di Indonesia, memang sejak Orba ada bukti bahwa partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah itu dibajak atau diambil alih oleh mereka yang berkuasa,” ujar Musni di kanal YouTube Musni Umar seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Kamis, 4 Februari 2021.
Baca Juga: Akui Partai Demokrat Pernah Rusak, Jansen Sitindaon: Rumah Sudah Nyaman Malah Diobok-obok
Di masa Orde Baru, kata Musni, ketika PDI Perjuangan mengadakan kongres di Medan, yang terpilih jadi Ketua Umum adalah Megawati Soekarnoputri.
“Akan tetapi, tidak diakui oleh pemerintah dan akhirnya yang diakui adalah PDI Soerjadi,” ucapnya.
Musni menuturkan bahwa itulah realitas politik dan sejarah perpolitikan yang ada di Indonesia.
Selanjutnya, Musni mengungkapkan bahwa di masa orde reformasi, Golkar juga pernah dipecah belah.
Baca Juga: Wacana Insentif Nakes akan Dipotong, Fadli Zon: Harusnya Dinaikkan, Mereka Pahlawan Kita
“Kemudian, PPP juga pernah dipecah belah. Dan sekarang ini ya semuanya yang pernah dipecah belah itu mendekat pada penguasa dan menjadi bagian dari kekuasaan,” kata dia.
Dengan demikian, dirinya mengaku prihatin terhadap hal tersebut.
“Karena partai adalah instrumen demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa partai politik,” ujar Musni.
Menurutnya, partai politik ini sangat penting kedudukannya karena merupakan sebuah wadah rekrutmen calon penguasa.
Baca Juga: Dituding Dewi Tanjung Langsung Membelot ke ‘Tetangga Sebelah’, Susi Pudjiastuti: Ada yang Kenal?
“Bahkan setiap pembentukan kabinet, mereka itu mengusulkan kader-kader terbaik mereka untuk menjadi menteri,” katanya.
"Tetapi yang menjadi permasalahan kita, dalam demokrasi itu kan ada pendukung pemerintah dan ada yang oposisi yang di luar kekuasaan."
Ia menilai bahwa oposisi yang berada di luar kekuasaan itu sangat penting juga kedudukannya, bukan hanya yang mendukung pemerintah.
“Karena oposisilah yang melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Kalau ada kekurangan, mereka sampaikan secara terbuka di publik,” katanya.
Lebih lanjut, Musni menduga ada pihak yang ingin ‘dieliminasi’ hingga Partai Demokrat mau diambil alih.
“Bukan hanya dalam rangka mendukung kekuasaan, tapi lebih penting dalam rangka menghadapi Pemilu 2024,” ucap Musni.
Lebih lanjut, ia mengingatkan tentang adanya konsep presidential threshold yang di mana calon Presiden diusulkan oleh partai politik.
“Seperti kita tahu, calon-calon Presiden itu diusulkan partai politik karena ada presidential threshold,” ujarnya.
***
