Network
PR DEPOK – Program bantuan subsidi upah (BSU) resmi tidak masuk dalam APBN 2021. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah.
Menaker Ida mengatakan bahwa BSU tidak masuk dalam APBN 2021, dan untuk kepastian BSU dilanjutkan atau tidak, akan dilihat lebih dulu bagaimana kondisi ekonomi Tanah Air.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " tutur Menaker Ida, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Baca Juga: Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Bintang Emon Singgung UU ITE: Assalamualaikum
Pada tahun 2021, pemerintah memberikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp627,9 triliun yang difokus untuk lima bidang, salah satunya adalah bidang perlindungan sosial.
Dalam bidang perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan Rp148,66 triliun untuk disalurkan dalam bentuk sejumlah bantuan sosial, dan BSU tidak masuk dalam anggaran.
Bantuan sosial yang masuk dalam bidang perlindungan sosial PEN 2021, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Sosial Pangan (BSP), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST), subsidi kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta diskon listrik PLN.
Baca Juga: Sinopsis Spider-Man: Homecoming, Kembalinya Peter Parker Selamatkan New York dari Penjahat Berbahaya
Dengan begitu, bagi masyarakat yang menginginkan bantuan dari program BSU, bisa mengalihkannya ke bantuan sosial lain yang masuk dalam anggaran PEN 2021.
1. Program Keluarga Harapan
Program Keluarga Harapan (PKH), adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Besaran dana bantuan PKH yakni, ibu hamil/nifas Rp3 juta/tahun, anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta/tahun, penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta/tahun, dan lanjut usia Rp2,4 juta/tahun.
Selain itu, pendidikan anak SD/Sederajat Rp900.000/tahun, pendidikan anak SMP/Sederajat Rp1,5 juta/tahun, dan pendidikan anak SMA/Sederajat Rp2 juta/tahun.
2. Bantuan Sosial Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai
Bansos pangan (BSP) atau bantuan pangan non tunai (BPNT) diberikan pemerintah untuk membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
Total uang bantuan BSP/BPNT mencapai Rp2,4 juta, yang diberikan mulai Januari hingga Desember 2021. Dengan penyaluran bertahap setiap bulan sebesar Rp200.000 per bulan.
3. Bantuan Sosial Tunai
Program bantuan sosial tunai (BST) ini merupakan program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 guna bangkit dari krisis ekonomi.
BST diberikan selama empat bulan, mulai Januari hingga April 2021, dengan total bantuan mencapai Rp1,2 juta per KPM. Dengan penyaluran bertahap setiap bulan sebesar Rp300.000 per bulan.
Baca Juga: Cek NIK KTP di dtks.kemensos.go.id untuk Mencairkan Bansos Februari 2021
4. Kartu Prakerja
Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Bantuan sebesar Rp3,55 juta tersebut diberikan dengan rincian, yakni uang insentif Rp2,4 juta yang dicairkan dalam 4 tahap. Kemudian Rp1 juta untuk uang pelatihan, dan Rp150.000 untuk uang yang didapatkan setelah mengikuti 3 kali survei.
Baca Juga: Cek di Sini! Daftar Nama Penerima Bansos DKI Jakarta 2021 untuk Dapat Bantuan Total Rp1,2 Juta
5. BLT Dana Desa
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
BLT-Dana Desa diberikan selama 6 bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Dengan rincian, diberikan Rp600.000 selama 3 bulan pertama, dan Rp300.000 pada tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.
Baca Juga: Cek NIK KTP di dtks.kemensos.go.id untuk Mencairkan Bansos Februari 2021
6. Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Subsidi kuota PJJ diberikan pemerintah untuk membantu pendidik dan pelajar guna memperlancar pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.
Subsidi kuota ini diberikan untuk pelajar PAUD, pelajar SD dan SMP, pendidik Paud SD hingga SMP, serta mahasiswa dan dosen.
Baca Juga: NIK KTP atau KIS Terdaftar di DTKS Tapi Tidak Dapat Bansos? Simak Solusinya Berikut
Pelajar PAUD mendapat 20 GB, pelajar SD dan SMP mendapat 35 GB, pendidik Paud SD hingga SMP mendapat 42 GB, serta mahasiswa dan dosen mendapat 50 GB.
Kuota ini dikhususkan untuk mengakses aplikasi dan aktivitas belajar-mengajar.
7. Subsidi Listrik PLN
PLN meluncurkan program bantuan keringanan biaya listrik berupa diskon dan subsidi listrik gratis bagi pelanggan PLN.
Baca Juga: Eform bri.co.id/bpum untuk Cek Status Penerima BLT BPUM UMKM Rp2,4 Juta
Program ini diberikan guna membantu masyarakat dalam rangka menjaga kondisi ekonomi di tengah krisis pandemi Covid-19.
Subsidi biaya listrik yang diberikan PLN kepada pelanggan yakni diskon 100 persen untuk pelanggan listrik kategori 450 VA.
Diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, serta pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA yang akan diberikan diskon 100 persen tagihan listrik.***
