Network
PR DEPOK – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memberikan usul kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait keseriusan pemerintah soal permintaan kritik dari masyarakat.
Hidayat Nur Wahid mengatakan jika pemerintah serius ingin dikritik, harusnya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengubah pasal dalam UU ITE.
Pernyataan tersebut disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid pada Kamis, 11 Februari 2021, saat membalas cuitan Rizal Ramli terkait kebebasan berpendapat di Uganda.
????????maka kalau memang serius&tulus minta dikritisi, dan agar beda dg Uganda, mestinya Pemerintah(bersama DPR)ubah pasal2 karet dlm UU ITE, menghapus anggaran dari APBN unt influencer, membubarkan buzzerRp/influencerRp yg membuat Pak Kwiek/Rakyat “takut” menyampaikan kritik. https://t.co/WisQiG1pDd— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) February 11, 2021
“Maka kalau memang serius&tulus minta dikritisi, dan agar beda dg Uganda, mestinya Pemerintah(bersama DPR)ubah pasal2 karet dlm UU ITE, menghapus anggaran dari APBN unt influencer, membubarkan buzzerRp/influencerRp yg membuat Pak Kwiek/Rakyat “takut” menyampaikan kritik,” kata Hidayat Nur Wahid.
Diketahui, selama ini UU ITE telah banyak menjerat sejumlah masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui sosial media.
Sementara itu, alasannya mengusulkan pemerintah untuk menghapus anggaran APBN dan membubarkan buzzer bayaran adalah karena telah banyak publik yang diserang oleh buzzer tersebut bila mengkritik pemerintah.
Baca Juga: Tidak Punya Kartu Keluarga Sejahtera Juga Bisa Daftar KIP Kuliah, Simak Cara Berikut
Saran yang disampaikan Hidayat Nur Wahid itu pun kemudian ditanggapi oleh mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.
Menurut Ferdinand Hutahaean, sikap Hidayat Nur Wahid yang seperti itu justru menunjukkan bahwa dia dan pihaknya tidak mampu beradu argumen.
Ferdinand Hutahaean juga menyebut Hidayat Nur Wahid serta kelompoknya hanya ingin menyampaikan pendapat sepihak dan tidak siap bila didebat.
Tanggapan tersebut disampaikan Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Kamis, 11 Februari 2021.
Tidak mampu adu argumen, tidak siap berbeda. Begitulah kalian pak HNW, hanya ingin didengar, hanya ingin bersuara sepihak, hanya boleh bicara tapi tak boleh didebat.
Sy baru tau ternyata kalian semua lemah, cemen dan lebay serta bukan petarung. https://t.co/BVbE19GwT6— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 11, 2021
“Tidak mampu adu argumen, tidak siap berbeda. Begitulah kalian pak HNW, hanya ingin didengar, hanya ingin bersuara sepihak, hanya boleh bicara tapi tak boleh didebat. Sy baru tau ternyata kalian semua lemah, cemen dan lebay serta bukan petarung,” tutur dia.
Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean juga telah menanggapi ramainya isu buzzer yang disebut-sebut oleh pihak yang bersebrangan dengan pemerintah.
Lantas, Ferdinand Hutahaean mengaku bahwa dia adalah buzzer kebenaran untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita BUZZER KEBENARAN..!” ujar Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean memandang pihak-pihak tersebut menuding warganet itu sebagai buzzer lantaran tidak suka bila dukungannya terhadap gerakan anti-Pancasila kerap dilawan kaum yang cinta Pancasila.
Ketahuilah, mereka gerah dengan kekuatan dan keberedaan netizen NKRI yang cinta Pancasila, yg pada akhirnya mrk tuduh sbg buzzer.
Mengapa demikian? Krn mampusnya HTI, FPI dan gerakan2 anti Pancasila tidak lepas dari suara perlawanan kaum netizen NKRI.
Kita BUZZER KEBENARAN..!— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 11, 2021
“Ketahuilah, mereka gerah dengan kekuatan dan keberedaan netizen NKRI yang cinta Pancasila, yg pada akhirnya mrk tuduh sbg buzzer. Mengapa demikian? Krn mampusnya HTI, FPI dan gerakan2 anti Pancasila tidak lepas dari suara perlawanan kaum netizen NKRI,” tutur Ferdinand Hutahaean.***
