Network
PR DEPOK – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK), yang mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa tanpa harus berurusan dengan polisi atau hukum.
Mahfud MD mengatakan, bahwa sebagai negara demokrasi, pemerintah terbuka terhadap kritik.
Meski begitu, pemerintah tidak bisa melarang jika ada pihak masyarakat yang melapor ke polisi terhadap suara kritis tersebut.
Baca Juga: Syarat Daftar SNMPTN 2021 LTMPT Bagi Pihak Sekolah serta Calon Peserta Siswa SMA/MA/SMK
"Kami juga tak bisa menghalangi orang mau melapor, melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor," tutur Mahfud MD, pada Senin, 15 Februari 2021, dini hari, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Mahfud MD pun memberi contoh dengan menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik.
"Bahkan keluarga Pak JK juga melapor ke polisi...Tidak apa-apa melapor, lalu polisi melihat apakah ada kasus kriminalnya atau tidak," ujar Mahfud MD.
Baca Juga: Imbas Skandal Vaksin Covid-19, Menlu Peru Elizabeth Astete Mundur dari Jabatannya
Untuk diketahui, pada 5 Desember 2021, calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dilaporkan tim hukum keluarga JK terkait beredarnya rekaman atas dugaan pencemaran nama baik yang mengaitkan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
