Jokowi Siap Minta DPR Revisi UU ITE, Ainun Najib: Semoga Bisa Secepat Menggolkan Omnibus Law ya Pak

PR DEPOK - Presiden Jokowi baru saja menyampaikan pernyataan yang menarik perhatian publik.

Pasalnya, dia menyatakan siap meminta kepada DPR RI untuk merevisi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampakan Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 16 Februari 2021.

Baca Juga: Tak Setuju dengan Konsep NKRI Saat Ini, Cak Nun Tetap Cinta RI seperti Ibarat Wanita yang Terlanjur Hamil

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.

Presiden menekankan agar penerapan UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika tidak dapat memberikan rasa keadilan, Presiden mengatakan akan meminta DPR RI untuk menghapus pasal-pasal karet yang ada dalam UU ITE.

Baca Juga: Dukung Jokowi Revisi UU ITE, HNW: Lebih Kongkret, Presiden Segera Minta Fraksi Pendukungnya di DPR

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut ditanggapi oleh praktisi teknologi, Ainun Najib.