Network
PR DEPOK - Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla belakangan ini sering muncul dalam perbincangan publik lantaran pertanyaannya yang ia lontarkan terkait cara mengkritik tanpa berujung dengan masalah hukum.
Pertanyaan itu menurut pria yang akrab dipanggil JK tersebut disampaikan berdasarkan dari keresahan masyarakat yang kini mulai enggan berpendapat pada pemerintah karena tak mau dipolisikan.
Tak disangka pertanyaan yang tampaknya mewakili banyak orang itu ternyata malah diserang oleh sebagian pihak.
Padahal, menurut penuturan JK, bahwa apa yang ia sampaikan di depan publik adalah pertanyaan, bukan kritik.
Menanggapi sikap JK tersebut, mantan politisi partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan pendapatnya terkait orang-orang yang menyerang JK atau dikenal sebagai buzzer.
Seolah hendak mematahkan pernyataan JK yang mengaku diserang buzzer, Ferdinand dalam cuitannya mengatakan bahwa yang dilakukan para buzzer pada JK itu bukan menyerang, melainkan menyampaikan opini atau argumen.
Argumen yang disampaikan para buzzer tersebut menurutnya muncul lantaran mereka menilai dan melihat tindakan dan pernyataan JK yang berbeda jauh atau kontradiktif.
"Buzzer bukan nyerang, tapi memneri argumen atas pertanyaan bapak yang dinilai tak sesuai realita dan kontradiktif," kata Ferdinand melalui akun Twitternya @FerdinanadHaean3.
Argumen para buzzer pada JK yang dianggap bukan sebuah serangan tersebut juga dinilai merupakan komentar biasa oleh Ferdinand. Maka dari itu merasa tak habis pikir, ia mempertanyakan terkait kebebasan berkomentar pada JK.
"Masa org lain ngga boleh komentar? Ahhh bapak bisa aja..!!," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Selasa, 16 Februari 2021.
Seperti diketahui sebelumnya, JK sempat menjelaskan soal indeks demokrasi Indonesia yang menurun pada masa pemerintahan saat ini.
Pembahasan tersebut kemudian menyinggung soal kebebasan berpendapat dan kritik pada pemerintah yang kini sudah enggan dilakukan oleh kebanyakan masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Berencana akan Revisi UU ITE, Azis Syamsuddin: Rakyat Sudah Jenuh dengan Pasal Penghinaan
Bukan tanpa alasan hal itu terjadi, meski presiden telah mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik, tapi tak sedikit pihak harus berurusan dengan proses hukum lantaran sudah berani mengkritik pemerintah.
Hal tersebutlah yang termuat dalam pertanyaan JK dan dilontarkan di depan publik pada Jumat, 12 Februari 2021.
"Walaupun mendapat kritik beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi?," ucap JK.***
