Network
PR DEPOK – Rencana Presiden RI Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang ITE menuai berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh dan politisi, tak terkecuali pengamat politik, Rocky Gerung.
Mengamati langkah yang diambil Jokowi untuk merevisi UU ITE ini, Rocky Gerung meminta agar jika memang pemerintah benar-benar memahami demokrasi, maka lakukanlah kebijakan yang menyeluruh dan tidak dicicil.
“Hanya karena Pak JK kritik lalu tiba-tiba ‘oh iya kita revisi’, hanya karena Pak SBY kasih satire maka tiba-tiba revisi. Jadi politik ini gak boleh berdasarkan hanya pada keinginan untuk membujuk Pak JK, membujuk Pak SBY,” ujar Rocky Gerung melalui kanal Youtube miliknya Rocky Gerung Official seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Jika demikian, sambung Rocky Gerung, dikhawatirkan publik akan menganggap bahwa Jokowi hanya mau membujuk dua tokoh tersebut, yakni Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rocky Gerung lantas menilai bahwa di balik rencana revisi UU ITE ini ada semacam permainan isu lantaran tidak diikuti dengan langkah yang bermutu.
“Di belakang ini sebetulnya ada permainan isu aja, ya okelah besok mungkin ada revisi ITE kecil, tapi kebebasan pers tetap dikontrol, tapi kebebasan akademis tidak bisa dimaksimalkan, tapi Habib Rizieq tidak boleh dikunjungi keluarga, tapi Jumhur harus ikuti proses hukum segala macam. Jadi ini tukar tambah yang timpang,” ucapnya.
Baca Juga: Penerbit Buku 'Pak Ganjar tak Pernah Bersyukur' Dipolisikan, Said Didu: Masih Ada Ruang Kritik?
Lebih lanjut, pengamat politik yang juga seorang filsuf itu kembali menegaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa istana tidak benar-benar memahami demokrasi.
