Network
PR DEPOK – Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari isu wacana dilaporkannya Rocky Gerung ke polisi lantaran ucapannya yang dinilai menghina presiden RI Joko Widodo.
Sebelumnya, Rocky sempat melontarkan pernyataan terkait dengan isu revisi UU ITE.
Namun, pernyataannya ini justru dianggap sebagai bentuk penghinaan kepada presiden lantaran ia menyebut bahwa presiden harus merevisi isi kepalanya.
“Kalau oposisi nggak dianggap, UU ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Yang mesti direvisi isi kepala presiden sebagai kepala negara. Beliau salah mengartikan demokrasi,” ujar pengamat politik itu dalam dialog bersama Hersubeno Arief yang ditayangkan di kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Pernyataannya ini lantas mengundang komentar dari Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, yang mengaku merasa sakit hati mendengar ucapan Rocky Gerung tersebut.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya, sebagai pendukung Jokowi, siap melaporkan Rocky ke polisi.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Program Kartu Prakerja Gelombang 12 Dikabarkan Telah Dibuka, Simak Faktanya
Menanggapi hal ini, Refly Harun menilai pernyataan Rocky Gerung tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait dengan jabatannya sebagai kepala negara.
Sementara itu, seseorang dapat merasa sakit hati atau merasa terhina jika ia dikritik sisi personalnya, bukan terkait dengan jabatan atau institusinya.
“Dalam konteks ini, menurut saya Rocky sudah sangat cerdas mengatakan Presiden Jokowi, bukan Jokowi sebagai pribadi, tetapi presiden sebagai kepala negara. Kalau presiden sebagai kepala negara ya wajar dikritik, karena dia mengemban amanat rakyat untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan, dan melindungi,” ujar Refly Harun dalam kanal YouTube miliknya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Bicara Soal Kondisi Indonesia Saat Ini, Rizal Ramli: Demokrasi Merosot, Korupsi Meroket
Oleh karena itu, lanjutnya, menjadi hal yang wajar jika ada pihak-pihak tertentu yang mengkritik Jokowi dari sisi jabatannya sebagai kepala negara.
Senada dengan pernyataan Rocky Gerung, Refly pun tidak setuju dengan ucapan Jokowi yang mengatakan Indonesia tidak membutuhkan oposisi.
“Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan pernah mengatakan kita tidak butuh oposisi, karena kita adalah demokrasi Pancasila. Waktu itu konteksnya kalau tidak salah menanggapi masuknya Prabowo di dalam kabinet,” paparnya.
Padahal, sambungnya, oposisi adalah vitamin untuk demokrasi, yang mana kritik dari pihak oposisi akan semakin menguatkan demokrasi Indonesia.***
