Network
PR DEPOK - Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut berkomentar ihwal kerumunan warga yang menyambut kunjungan Jokowi di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 23 Februari 2021 kemarin.
Diketahui kunjungan Jokowi yang disambut sejumlah warga dan menimbulkan kerumunan di Kota Maumere, NTT itu mengundang kritik banyak pihak lantaran kejadian tersebut sama halnya dengan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) beberapa waktu lalu.
Tak setuju dengan anggapan tersebut, Ferdinand Hutahaean menilai, kerumunan warga yang menyambut kunjungan Jokowi itu sangat berbeda dengan kasus HRS.
Disampaikan melalui cuitan di akun Twitter miliknya, ia menuturkan bahwa kejadian kerumunan tersebut merupakan spontanitas euforia dan histeria warga menyambut kedatangan presiden.
Sekelompok kecil org berupaya membangun opini pelanggaran prokes pada kerumunan kunjungan pak @jokowi di NTT.
Bung sy kasitau, itu euforia dan histeria warga yg ingin melihat pemimpinnya. Tdk diundang dan tdk disuruh, mrk spontanitas krn cinta pemimpinnya. Dan rata2 pake masker.— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 24, 2021
“Sekelompok kecil orang berupaya membangun opini pelanggaran prokes pada kerumunan kunjungan pak @jokowi di NTT. Bung sy kasih tau, itu euforia dan histeria warga yg ingin melihat pemimpinnya. Tidak diundang dan tidak disuruh, mereka spontanitas karena cinta pemimpinnya. Dan rata-rata pake masker,” cuit Ferdinand Hutahaean, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Rabu, 24 Februari 2021.
Kerumunan kunjungan pak @jokowi di NTT sangat berbeda dgn kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Sihab.
JKW tak mengundang, tak menyiapkan tenda utk kerumunan, dan JKW sll tampak menjuk maskernya agar warga jg pakai masker. Spontanitas euforia dan histeria yg tak direncanakan. pic.twitter.com/iQ45fGw6ih— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 24, 2021
“Kerumunan kunjungan pak @jokowi di NTT sangat berbeda dgn kerumunan acara pernikahan putri Rizieq Shihab. JKW tak mengundang, tak menyiapkan tenda utk kerumunan, dan JKW sll tampak menjuk maskernya agar warga jg pakai masker. Spontanitas euforia dan histeria yg tak direncanakan," ujarnya menambahkan.
Ferdinand menegaskan kerumunan yang terjadi di NTT itu bukanlah kerumunan yang direncanakan.
Jokowi datang ke NTT untuk menuju ke lokasi peresmian yang disaat bersamaan banyak warga yang berdiri menyambut karena mengetahui akan datang presiden ke daerahnya.
“JKW kemudian menyapa warganya, karena tak mungkin JKW berlalu tak bertegur dgn warga krn prokes. Ayolah gunakan nalar sehat mencerna peristiwa,” ujar Ferdinand menambahkan.
Baca Juga: Wajib Diwaspadai! Para Peneliti di Inggris Temukan 4 Gejala Baru Covid-19, Salah Satunya Nyeri Otot
Meski demikian ia tak menampik adanya persamaan dengan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu saat menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab.
Disini menurutnya posisi Habib Rizieq Shihab sebagai orang yang disambut memang tak bersalah dan terbukti ia tidak di proses hukum atas kejadian tersebut.
Peristiwa euforia dan histeria spontan penyambutan itu sama jg dgn kondisi ketika Rizieq Sihab disambut pendukungnya dari Bandara Sorkarno Hatta. Itu bkn kesalahan Rizieq Sihab makanya diapun tak pernah diproses hukum atas peristiwa itu.
Sama dgn yg di NTT, itu histeria spontan.— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) February 24, 2021
“Peristiwa euforia dan histeria spontan penyambutan itu sama jg dgn kondisi ketika Rizieq Shihab disambut pendukungnya dari Bandara Soekarno Hatta. Itu bukan kesalahan Rizieq Shihab makanya dia pun tak pernah diproses hukum atas peristiwa itu. Sama dgn yg di NTT, itu histeria spontan,” kata Ferdinand.
Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Refly Harun: Efek Dua Kali Pilpres dan Sikap Diamnya
Adapun kasus yang membuat Habib Rizieq Shihab ditahan adalah karena kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat saat menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, pada 14 November 2020 lalu.
Polisi menjerat Habib Rizieq dengan Pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat dan Pasal 216 KUHP, dengan ancaman hingga 6 tahun penjara.***
