Network
PR DEPOK – Ketum ProDEM, Iwan Sumule kembali mengomentari peristiwa kerumunan yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan video kerumunan yang disebabkan oleh kedatangan Jokowi ke Maumere, NTT.
Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat Jokowi menyempatkan diri untuk menghentikan mobil dan menyapa para warga setempat yang berkerumun.
Baca Juga: Sebut Nurdin Abdullah Nyasar di PDIP, Rocky Gerung: Khianati Rakyat Buat Balikin Uang Tiket Gubernur
Kerumunan pun semakin tak terbendung karena banyak warga yang berlarian ke arah mobil Presiden. Hal itu terjadi karena warga ingin berinteraksi dengan Jokowi dari jarak yang lebih dekat.
Video tersebut lantas menuai kontroversi lantaran tak sedikit pihak yang menganggap bahwa orang nomor satu di RI itu telah melanggar protokol kesehatan.
Alasannya yakni karena Jokowi dianggap menimbulkan kerumunan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.
Iwan Sumule melalui akun Twitter pribadinya @KetumProDEM, mempertanyakan bagaimana hukum dapat ditegakkan dalam suatu negara otokrasi dan otoritarian.
Dalam cuitan tersebut, Iwan Sumule mengunggah dua gambar yang memperlihatkan kontradiksi antara ucapan dan aktivitas Jokowi.
“Di Negara Otokrasi dan Otoritarian, bagaimana hukum bisa ditegakkan?” kata Iwan Sumule pada Minggu, 28 Februari 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Dengan demikian, Iwan Sumule pun merasa heran melihat ada pihak yang masih berharap hukum dapat ditegakkan.
“Tak habis pikir kalau masih ada yang berharap hukum ditegakkan,” ujar aktivitas itu menambahkan.
Menurutnya, sampai di gigi tumbuh rambut pun, penegakan hukum yang ia maksud itu tidak akan pernah terjadi.
“Sampai gigi tumbuh bulu pun, mungkin tak akan pernah terjadi,” ucap Iwan Sumule.
Atas peristiwa tersebut, sejumlah pihak memutuskan untuk melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan.
Pihak-pihak yang sempat melayangkan laporan ke polisi antara lain yakni Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK), dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI).
Akan tetapi, laporan dari KMAK dan PP GPI tersebut ditolak oleh pihak Bareskrim Polri.***
