Network
Kritikan juga datang dari tokoh-tokoh agama lain dan masukan dari pemerintah provinsi dan daerah.
"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," ujar Presiden Jokowi dalam Konferensi Pers.
Seperti diketahui, Perpres 10/2021 yang sudah ditandatangani 2 Februari 2021 ini, merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Pendaftaran UTBK SBMPTN Tahun 2021 Segera Dibuka, Berikut Perbedaaan dengan Tahun Sebelumnya
Secara substansi, mulanya aturan tersebut tidak memuat pengaturan khusus miras, namun berkaitan dengan penanaman modal.
Akan tetapi, setelah turun Lampiran III Perpres Nomor 10/2021, dijelaskan bahwa industri miras dibuka untuk investasi di beberapa daerah di Indonesia, seperti Povinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Papua.
Selanjutnya, dalam lampiran itu disebutkan juga bahwa di luar daerah yang diperuntukan, investasi dapat dilakukan apabila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 31 dan 32 huruf a dan b.
Baca Juga: Persiapkan Persyaratannya, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Segera Dibuka
Dengan berbagai polemik dan berbagai usulan para tokoh, akhirnya lampiran ini harus dicabut yang dilaksanakan pada Selasa, 2 Maret 2021.***
