Network
PR DEPOK – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memaparkan pendapatanya mengenai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara KLB tersebut.
Soal penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, Refly Harun menegaskan bahwa jelas ada kesan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
Baca Juga: Singgung Pensiunan Jenderal Berpolitik, Said Didu: SBY, Wiranto, dan Prabowo Bikin Partai, Moeldoko?
Hal tersebut dilontarkan Refly Harun melalui satu video yang diunggah di akun YouTube pribadinya Refly Harun, Jumat 5 Maret 2021.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa kesan mengambil alih itu memang ada,” kata Refly Harun seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Refly Harun menilai bahwa Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebenarnya sudah melakukan tindakan preventif.
“Karena tentu ada hubungan yang mutualistik antara kader-kader yang berseberangan dengan SBY-AHY dengan Moeldoko yang ingin take over Partai Demokrat,” ujar dia.
“Saya kira Moeldoko sadar betul bahwa kalau dia tetap ingin berkibar di dalam kancah politik ke depan, dengan usia yang relatif muda, maka paling tidak harus menguasai partai politik."
Menurut Refly Harun, partai politik yang akan dikuasai tersebut haruslah sebuah partai politik yang mempunyai arti.
“Demokrat itu partai yang pernah menjadi nomor satu,” ucap pria yang juga merupakan seorang pengamat politik itu.
Refly Harun berpendapat bahwa Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang paling potensial untuk diambil alih.
“Kalau (keuntungan) untuk Moeldoko, jelas, bahwa dengan mengambil alih Partai Demokrat, dia memiliki bargaining power, bargaining position untuk (Pilpres) 2024 mendatang,” ucapnya.
Refly Harun mengatakan bahwa Moeldoko sebelumnya sudah memiliki kemampuan atau dukungan finansial yang dapat dimobilisasi.
“Selain dukungan finansial itu, sekarang Moeldoko memiliki partai politik, anggap saja seperti itu,” kata dia lagi.
“Kan tidak mungkin Demokrat akan beroposisi ketika Moeldoko yang menjadi ketua umumnya."***
