Network
PR DEPOK - Prahara Kongres Luar Biasa (KLB) yang terjadi di tubuh Partai Demokrat hingga kini masih hangat diperbincangkan publik.
Selain diperbicangkan di dunia maya, para ahli bahkan memberikan analisa mereka terkait masalah upaya kudeta Partai Demokrat yang ternyata berpengaruh pada sektor perekonomian.
Prof Sulfikar Amir selaku ahli sosio-teknologi dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura mengatakan bahwa upaya perampasan Partai Demokrat oleh pihak eksternal bisa memengaruhi perekonomian.
Baca Juga: Ucapkan Selamat Hari Musik Nasional 2021, Presiden Jokowi Beri Pesan Ini untuk Para Musisi Indonesia
Sulfikar dalam rilis kegiatan Proklamasi Democracy Forum (PDF) yang diterima di Jakarta, menyatakan bahwa kualitas demokrasi bergantung pada kualitas partai-partai politik sebagai aktor utama.
"(Kemudian) pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial tergantung pada kualitas demokrasi, dan karenanya pada kualitas partai politik," kata Sulfikar pada Selasa 9 Maret 2021 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Pernyataan itu disampaikan lantaran dirinya mengaku cemas melihat upaya perampasan kepemimpinan pada Partai Demokrat sekarang ini.
"Dalam agraria, dikenal land grab, atau perampasan tanah oleh pihak yang berkuasa. Dalam politik ini menjadi power grab, apalagi ada indikasi dilakukan secara terorganisasi," ucapnya.
Menurutnya, dampak dari upaya pihak eksternal untuk mengambil alih Partai Demokrat (power grab) secara sewenang-wenang itu mulai terasa di bidang keuangan, tercermin melalui indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun.
Selain Sulfikar, Pelaku pasar modal David Sutyanto juga mengungkapkan bahwa memang ada hubungan yang kuat antara kualitas demokrasi dengan iklim investasi.
Upaya pengambilalihan Partai Demokrat itu, dikatakan David, membuat iklim investasi menjadi panas sehingga mengubah IHSG yang tadinya hijau menjadi merah.
Maka dari itu, ia berharap agar pemerintah menanggapi isu ini dengan serius yakni dengan tidak mengesahkan hasil kegiatan KLB yang ilegal untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi.
Kemudian, analis politik Syarwi Pangi Chaniago ikut pula menyapaikan harapannya pada pemerintah agar bertindak adil, rasional dan bijaksana dalam menyikapi polemik yang menimpa Partai Demokrat tersebut.
Saran tersebut disampaikannya lantaran hingga saat ini pihak pemerintah, terutama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum meresposns masalah itu.
Padahal pihak yang terlibat dalam KLB, yakni Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko adalah salah satu pejabat terdekatnya di kabinet.
Tak hanya itu, mantan wartawan senior Syahrial Nasution juga menjelaskan pengamatannya dari lokasi KLB ilegal di Deli Serdang.
Syahrial menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut jelas-jelas merupakan perampasan dan pemaksaan kehendak.
Bahkan Kabalitbang Partai Demokrat, Tomi Satryatomo menunjukkan pemetaan perihal perang narasi untuk mempengaruhi opini publik antara kubu Partai Demokrat dengan para pelaku KLB ilegal menggunakan big data analaytics.
Dari hasil pemetaan tersebut, Tomi menjelaskan bahwa pada kubu Partai Demokrat tampak percakapan terjadi secara alamiah oleh akun-akun lembaga dan individu.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 9 Maret 2021, Andin Pertanyakan Tujuan Nino yang Bertanya Soal Nindi ke Reyna
Sedangkan dalam kubu KLB, percakapan terlihat dilakukan secara masif oleh akun-akun anonim.
"Ini mengindikasikan Partai Demokrat menghadapi kekuatan di dunia maya yang memiliki sumber daya sangat besar," kata Tomi.***
