Menurutnya, biarkan polemik ini menjadi urusan Moeldoko, jangan merembet ke Presiden Jokowi. Maka, Gus Sahal menyebut Moeldoko harus segera keluar dari jabatannya sebagai KSP.
"Biarlah itu jadi urusan Pak Moeldoko sendiri. Jgn sampe merembet ke Jkw. Krn itu, dia mesti out dari KSP. Sekaligus ini sbg penegasan bahwa Jkw ga terlibat," kata Gus Sahal, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Sebelumnya, terkait persoalan itu, Agus Hartimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tidak sah.
AHY juga telah meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan terhadap KLB PD yang melanggar hukum dan konstitusi partai.
Akan tetapi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan, bahwa KLB Partai Demokrat di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai.
Menurutnya, KLB di Sumut akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).***