Network
Baca Juga: Mantan Dirut PT Bosowa Corporindo Teracam Hukuman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp15 Milliar
Disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, pihaknya meminta agar Ketua Majelis Tinggi serta Ketua Umum Partai Demokrat itu berhenti menuding pemerintah.
"Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja, kita objektif kok, jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya," tutur Yasonna dalam keterangannya.
Ia menekankan, Kemenkumham akan bertindak secara profesional dalam menangani kisruh yang terjadi di partai yang saat ini masih sah diketuai oleh AHY tersebut.
Di sisi lain, Kemenkumham hingga saat ini belum mengeluarkan keputusan terkait dengan sah atau tidaknya KLB Deli Serdang yang menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Jakarta Terima Aduan Soal Penyaluran BST Telat, Pemprov Diminta Tingkatkan Layanan
Sementara itu, pihak AHY bersama dengan seluruh DPD Partai Demokrat telah mendatani Kemenkumham dan KPU untuk menyerahkan surat laporan yang dilayangkan untuk para peserta KLB.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Cabut BST Jika Dimanfaatkan untuk Beli Rokok dan Minuman Keras
Menurut AHY, para peserta KLB di Deli Serdang itu telah melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku.***
