Network
PR DEPOK - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) meyakini bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memproses dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa 23 Maret 2021.
Rahmad mengatakan pihaknya yakin pemerintah akan bekerja secara profesional dan sesuai dengan hukum karena sebelumnya Kemenkumham meminta kelengkapan berkas dari Partai Demokrat versi KLB.
Baca Juga: Perusahaan Pengembang TikTok ByteDance Akuisisi Studio Game Mobile Legend Moonton Technology
“Kemenkumham meminta dokumen hasil KLB Deli Serdang Partai Demokrat untuk dilengkapi atau disempurnakan adalah bukti bahwa pemerintah bekerja sunguh-sungguh dan serius sesuai perintah Undang-Undang,” kata Rahmad sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Atas permintaan Kemenkumham tersebut, Rahmad menjelaskan bahwa pengurus Partai Demokrat versi KLB mengapresiasi permintaan dari Kemenkumham.
Sebelumnya, pada Senin 15 Maret 2021, pengurus Partai Demokrat versi KLB sudah menyerahkan dokumen hasil pertemuan di Sibolangit ke Kemenkumham.
Meski demikian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly pada 17 Maret 2021 meminta pengurus Partai Demokrat versi KLB melengkapi beberapa dokumen sebelum diserahkan kembali ke kementerian, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
