Network
PR DEPOK - Kuasa hukum DPP Partai Demokrat (PD) menilai gugatan pemecatan yang dilakukan Jhoni Allen Marbun kepada tiga pengurus DPP parpol ini terlalu cepat.
"Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum," kata Sekretaris tim Advokasi DPP Partai Demokrat Muhajir dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Menurut Muhajir, jika Jhoni Allen merasa keberatan, maka seharusnya ia melaporkan pemecatan tersebut ke Mahkamah Partai Demokrat.
Namun, kuasa hukum Partai Demokrat tetap akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Terlebih, pemecatan Jhoni yang dilakukan DPP PD sudah sesuai prosedur lantaran diyakini terlibat penyelenggaraan KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara pada 5 Maret 2021.
“KLB itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai,” ujar Koordinator Tim Advokasi DPP PD Mehbob.
Sementara itu, tim kuasa hukum para tergugat DPP Partai Demokrat belum menyiapkan jawaban atas gugatan Jhoni di PN Jakpus.
"Untuk jawaban, kami mohon minggu depan," katanya.
Baca Juga: Tersangka Aksi Penipuan Rekrutmen Perusahaan BUMN, Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar
Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora dan dua hakim anggota, yaitu Bambang Sucipto dan Bernadette Samosir menetapkan skorsing terhadap sidang tersebut yang rencananya dilanjutkan pada Rabu, 31 Maret 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban para tergugat.
Jhoni menggugat kerugian atas pemecatan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat sebesar Rp55,8 miliar.
"Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5,8 miliar dan ganti rugi inmaterial sebesar Rp50 miliar yang akan disumbangkan kepada panti sosial yang membutuhkan," kata kuasa hukum Jhoni Allen.
Gugatan itu dibacakan tim kuasa hukum Jhoni secara bergiliran yakni Slamet Hasan, Guntur F Prisanto dan Andi Saputro setebal 13 halaman di depan majelis hakim.
Jhoni menggugat Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai tergugat I dan Sekjen DPP PD Teuku Riefky Harsya tergugat II, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PD Hinca Panjaitan III.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dinilai merugikan penggugat secara materiil sebesar Rp5,8 miliar, terdiri dari tunjangan Dapil DPR RI Rp960 juta, uang reses Rp1,6 miliar, dan rumah aspirasi Rp600 juta.
Baca Juga: Rilis Perdana Film Godzilla vs Kong (2021) Sudah Bisa Disaksikan di Bioskop, Berikut Sinopsisnya
Sedangkan kerugian immateriil berupa hilang dan/atau rusak harkat martabat, nama baik, dan kepercayaan publik Rp50 miliar.***
