PR DEPOK - Hasil survei Charta Politika menunjukkan 51,3% dari 1.200 responden percaya pemerintah tidak terlibat KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.
Survei ini dilakukan pada 20-24 Maret 2021.
"Menurut Anda, apakah pemerintah Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB ?" kata Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia bertanya kepada respondennya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Kemudian, 15,7% responden memilih pemerintah terlibat dan sebanyak 33,1% memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, 37,6% responden tidak setuju dengan hasil KLB Partai Demokrat, tapi sebanyak 18,1% responden setuju, dan 44,3% tidak menjawab atau tidak tahu.
Di sisi lain 51,9% responden mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat dan 23,1% mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.
Baca Juga: Sebut Moeldoko Tak Dibutuhkan Lagi oleh Istana, Irwan Fecho: Semoga Pemerintah Segera Menjauh Darinya
Anggota Komisi III DPR dari F-PKS, Mardani Ali Sera berpendapat dugaan keterlibatan KSP Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat merugikan Jokowi lantaran berada di bawah kepemimpinan presiden.
"Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi, jika tidak ada sikap apalagi pernyataan (pemerintah). Ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan, dan itu buruk buat pemerintah pusat," ujarnya.
Jika Jokowi tidak menanggapi keterkaitan Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat, maka ini beresiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya.
Baca Juga: Kritik Ucapan Jokowi Terkait Terorisme, Alissa Wahid: Kurang Tepat, Banyak Teroris Berangkat dari Ajaran Agama
Tingkat kepercayaan Jokowi yang rendah akan berdampak terhadap biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk pemulihan pandemi khususnya sektor kesehatan ekonomi.
Sementara itu, hasil survei capres yang digelar Charta Politika Indonesia menyebutkan 1,3% responden memilih Moeldoko.
Angka ini menempati urutan sembilan besar di bawah Menteri BUMN Erick Thohir di urutan sembilan yang dipilih 2,1% responden.