Network
PR DEPOK – Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean melontarkan pernyataannya terkait polemik yang ada di tubuh Partai Demokrat.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Keputusan itu dibuat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Berdasarkan pertimbangan satu dan lain hal, hasil Konferensi Luar Biasa (KLB) Deli Serdang resmi ditolak, dengan alasan kurangnya kelengkapan administratif.
Atas keputusan tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY menilai, keputusan penolakan terhadap KLB Deli Serdang itu menandakan bahwa pemerintah telah menunaikan janji dalam penegakan hukum.
“Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ucap AHY pada Rabu, 31 Maret 2021.
Melalui akun Twitter miliknya @FerdinandHaean, ia berpendapat bahwa ucapan terima kasih yang diberikan AHY itu mempunyai unsur politis.
Menurutnya dengan begitu, ucapan terima kasih tersebut justru menyeret pemerintag ke dalam polemik Partai Demokrat.
“Ucapan terimakasih kepada Presiden @jokowi ini secara politik justru menyeret2 pemerintah kedalam konflik internal PD,” ujarnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Kamis, 1 April 2021.
Ferdinand pun menegaskan pada AHY dan pihaknya untuk tidak memberikan ucapan terima kasih pada Jokowi.
“Tak perlu ada ucapan terimakasih kpd Presiden,” kata Ferdinand tegas.
Pasalnya, kata Ferdinand, keputusan tersebut bukan merupakan instruksi Jokowi, melainkan objektifitas Kemenkumham dalam penegakan hukum.
“Krn ini bkn instruksi Jokowi tp objektifitas @Kemenkumham_RI semata. Bijaklah!” ucapnya.
