AHY dan SBY Menyatakan Tidak Pernah Tuding Pimpinan Negara Terlibat Konflik Partai Demokrat

Tindakan itu mesti dilakukannya lantaran mereka telah melakukan kegaduhan di depan publik.

"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," ujarnya.

Baca Juga: Tanggapi Polemik Kemensetneg yang Unggah Momen Pernikahan Atta dan Aurel, Ruhut Sitompul: Dimana Salahnya?

Sebelumnya, pengamat politik, Harits Hijrah Wicaksana menyarankan elite Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka.

"Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang," katanya.

Permohonan maaf ini merupakan pendewasaan dan pendidikan politik bagi masyarakat lantaran sebelumnya AHY membangun narasi-narasi yang dinilai tendensius.

Baca Juga: Keluarkan Peringatan Siklon Seroja, BMKG Sebut Ada Potensi Gelombang Tinggi Lebih dari 6 Meter di Perairan NTT

"Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY," tuturnya.***