Network
PR DEPOK - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon, turut mengomentari pernyataan Tjahjo Kumolo terkait banyaknya PNS pintar dan berbakat yang dipecat lantaran dinilai terpapar radikalisme.
Dalam keterangannya, ia menyarankan agar temuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) itu harus dievaluasi.
Ia khawatir justru pihak-pihak yang menuding radikal terhadap para PNS itu tidak memahami definisi radikalisme.
Baca Juga: Apa yang Terjadi Bila Tubuh Kekurangan Nutrisi yang Bisa Diperoleh dari Sayur? Simak Ulasannya
"Harus dievaluasi, jangan2 yg nilai radikalisme tak mengerti radikalisme itu apa," ujarnya Fadli Zon, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan yang dibagikan di akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Senin, 19 April 2021.
Tak cukup sampai di situ, anggota DPR RI itu juga menilai bahwa isu radikalisme yang kerap muncul ini bisa menimbulkan fitnah yang tidak berkesudahan.
Selain itu, lanjutnya, isu radikalisme juga bisa dijadikan alat untuk membungkam kritik serta merefleksikan fobia terhadap Islam.
Fadli Zon lantas mengklaim bahwa isu-isu semacam inilah yang membuat demokrasi Indonesia menurun hingga berada di posisi ke-102.
"Wacana radikalisme bisa membuat prasangka n fitnah tak henti, dijadikan alat bungkam kritik atau refleksi fobia Islam. Ini yg bikin demokrasi RI jeblok ke rangking 102," tutur politisi Partai Gerindra itu mengakhiri cuitannya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, mengungkap bahwa pihaknya kehilangan banyak PNS yang berbakat dan mumpuni karena terpapar radikalisme.
Baca Juga: Timur Laut Kabupaten Maluku Barat Daya Dilanda Gempa Bermagnitudo 5,7
Ia mengatakan, pihaknya kerap menindak tegas bahkan tak segan mencopot jabatan pegawai yang melanggar hal-hal terkait radikalisme.
"Kami banyak kehilangan orang-orang pintar yang seharusnya dia bisa duduk di eselon 1, duduk di eselon 2, bisa menjadi kepala badan atau lembaga," ujar Tjahjo Kumolo dalam keterangannya.
Indikasi PNS yang terpapar pemahaman radikalisme ini, kata Tjahjo Kumolo melanjutkan, ditemukan melalui Tes Potensi Akademik atau TPA yang dijalani para pegawai.
Hasil dari tes ini menunjukkan ada banyak PNS yang dinilai terpapar radikalisme dan terpaksa harus diberhentikan.
"Tapi, dalam TPA (Tes Potensi Akademik) dia terpapar masalah-masalah radikalisme dan terorisme," katanya menjelaskan.***
