Network
PR DEPOK – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan dan demokrasi di negara tersebut juga harus segera dikembalikan.
"Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara pada Minggu, 25 April 2021.
Jokowi menilai situasi di Myanmar saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.
Baca Juga: Ramalan 6 Zodiak Minggu, 25 April 2021: Leo Jangan Menipu Diri hingga Scorpio Jangan Berfoya-foya
"Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tuturnya.
Pernyataan yang disampaikan Jokowi itu pun kemudian dikomentari oleh aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya @Nicho_Silalahi.
Lantas, Nicho melontarkan sindiran kepada Jokowi. Pasalnya, menurutnya ucapan Jokowi ke negara lain tampak tidak berkaca pada negara sendiri.
Baca Juga: Diminta Mundur sebagai Pengacara Desiree oleh Hotman Sitompul, Hotman Paris: Dia Bukan Saingan Saya
Kemudian dia pun menyebutkan sejumlah peristiwa bentrokan yang terjadi antara warga dan aparat, baik yang sedang terjadi saat ini atau yang sudah lewat.
“Pak @jokowi saya cuma mau bilang ‘Jangan Meludahi Langit Biar Ga Kena Muka Sendiri’. Lihat noh Kelakuan Aparat mu Bertepatan Dengan Hari Bumi, ‘Warga Wadas Purworejo Harus Berjibaku Melawan Aparatmu Itu’. Belum lagi Tragedi KM 50 Plus Tragedi Bawaslu Rakyat Dibantai Mereka,” tuturnya.
Sebagai informasi, Jokowi meminta penghentian kekerasan di Myanmar tersebut dalam ASEAN Leaders Meeting (ALM) di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," katanya.
Pada saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," tuturnya.
Jokowi memandang perlu pembentukan Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," ujarnya.
Terakhir, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus ketiga permintaan komitmen tersebut agar krisis di Myanmar dapat diatasi.***
