Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik menanggapi terkait permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas polemik yang masih terus berlangsung di Myanmar.
Presiden Jokowi pun meminta agar militer Myanmar segera membebaskan tahanan politik dan kekerasan yang terjadi harus segera dihentikan.
Pernyataan itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu, 24 April 2021.
Baca Juga: Link Live Streaming Lazio vs AC Milan, Selasa 27 April 2021 Pukul 1.45 WIB
"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," kata Presiden Jokowi.
Tampak menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Rachland Nashidik menyebut dirinya menuntut Presiden Jokowi untuk bertanggung jawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan.
Pernyataan Rachland Nashidik disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, pada Minggu, 25 April 2021.
Pada cuitan yang sama, Rachland Nashidik juga meminta Syahganda, Jumhur, dan Anton dibebaskan.
Baca Juga: KPK Limpahkan Barang Bukti Agung Sucipto, Pemberi Suap Gubernur Sulsel Nonaktif Segera Jalani Sidang
"Saya menuntut Presiden Jokowi bertanggungjawab membawa pelaku pembunuhan warga sipil di KM 50 ke depan pengadilan dan bebaskan Syahganda, Jumhur dan Anton!," ujar Rachland Nashidik, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Adapun sebelumnya Presiden RI Joko Widodo dalam ASEAN Leaders' Meeting (ALM), menyebutkan ada tiga hal yang diminta Indonesia kepada pemimpin militer Myanmar.
"Dalam pertemuan ini saya juga menyampaikan pentingnya pemimpin militer Myanmar untuk memberikan komitmen, yaitu permintaan komitmen pertama adalah penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta agar proses dialog harus mulai dilakukan, dan tahanan politik segera dibebaskan.
"Permintaan komitmen kedua, proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan," kata Presiden Jokowi.
Adapun dimulainya dialog itu, Presiden Jokowi pun memandang perlu dibentuknya Special Envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.
"Permintaan komitmen ketiga adalah pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinasi Sekjen ASEAN bersama AHA Center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)," ujar Presiden Jokowi.***
