Network
Sesuai janjinya, Risma mengatakan sampai April ini, kementeriannya telah menonaktifkan 21 juta data ganda sehingga pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data penerima bansos tersebut.
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami ‘tidurkan’ sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami ‘tidurkan’, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," tuturnya.
Kemudian, ia mengatakan dari usulan daerah tersebut ada sekitar 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan.
"Namun, ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada Papua kemudian NTT, dan ada enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya. Karena itu, kami secara terus-menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," katanya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa data sangat berpengaruh terhadap akurasi penyaluran bansos.
Selain DTKS, lanjutnya, ada berbagai data lainnya di Kemensos seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) dan data raskin.
Baca Juga: Ramalan 6 Zodiak Minggu, 2 Mei 2021: Cancer Tinggalkan Lingkungan Pertemanan yang Suka Bergosip!
Oleh karena itu, dia berharap nantinya DTKS untuk penyaluran bansos dapat lebih akurat agar mengurangi terjadinya penyimpangan.***
