Network
Ia pun menyebut, jika ada pihak yang menuding Presiden Jokowi dan pemerintahannya lebih dari teroris tentang data ganda ini, maka anggap saja pihak tersebut tak paham apa yang saat ini sedang terjadi.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta Malam Ini, 2 Mei 2021: Kondisi Al Memburuk dan Hasil Tes DNA Akan Terbongkar?
"Jd kalau ada yg menuding JKW dan pemerintahannya lbh dr teroris ttg data ganda ini, anggap sj dia tak paham yg terjadi," kata Ferdinand Hutahaean.
Menurutnya, perlu adanya logika berjalan sebelum berkomentar. Ia menyebut, jika pemerintahan Presiden Jokowi sumber data ganda terjadi, maka tak akan diminta bongkar oleh KPK.
Tindakan Risma @KemensosRI sdh tepat melaporkan data ganda penerima Bansos ke @KPK_RI . Artinya Pres @jokowi ingin data penerima Bansos ini bersih dari upaya2 korupsi berbagai pihak mulai dr Daerah yg mengusulkan nama penerima.
Langkah ini hrs didukung, bukti pemerintah kerja.— Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) May 2, 2021
Dikatakannya, justru data bansos ini ganda dan bermasalah sejak BLT pertama di tahun 2005 atau dari sumber pengusulnya.
" Itulah perlunya logika berjalan sblm komentar. Kalau sj penerintahan @jokowi adalah sumber data ganda penerima bansos, mk tak mgkn akan diminta bongkar olh @KPK_RI , justru data ini diduga bermasalah dan ganda sejak BLT pertama sekali 2005 atau bersumber dr pengusul datanya," ujar Ferdinand Hutahaean.***
