Usul Buka Data Ganda Bansos Sejak BLT 2005, Ferdinand: Jika Sumber Era Jokowi, Tak Mungkin Minta Dibongkar KPK

"Data ganda penerima Bansos ini mmg harus diusut, telusuri pangkal masalahnya dmn. Apakah data dr daerah yg bermasalah? Ataukah pejabat kemensos yg bermain selama ini?," ujar Ferdinand Hutahaean.

Ia pun melanjutkan, agar bongkar data bansos ganda ini sejak dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2005.

"Laporan Risma ke KPK sdh tepat, spy fakta dan data dibuka. Bahkan bongkar datanya sejak dana BLT thn 2005," kata Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut, Ferdinand menyebut, jika KPK serius mengusut data ganda penerima bansos maka akan ketahuan siapa oknum yang bermain.

"Jika @KPK_RI serius mengusut data ganda penerima Bansos mk akan ketahuan siapa yg bermain. Dititik mana gandanya dan apa motifnya. Apakah daerah pengusul sengaja atau @KemensosRI yg main," ujar Ferdinand Hutahaean.

Baca Juga: Anies Klaim Dia Satu-satunya Gubernur DKI yang Nginap di Pulau Sabira, Ferdinand: Kasihan Puji Diri Sendiri

Ia mengusulkan, agar data penerima bansos ini dibuka sejak era BLT dari tahun 2005 sampai tahun 2021 saat ini.

"Sy usulkan agar data ini dibuka sejak era BLT tahun 2005 hingga 2021 skrg," kata Ferdinand Hutahaean.

Lanjut, Ferdinand mengatakan bahwa Mensos Risma melakukan pelaporan data bansos ke KPK tentu sudah pasti restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Laporan Risma ke @KPK_RI itu pasti sdh restu Pres @jokowi , artinya pemerintah ingin bersih2 dr para pelaku korupsi dan bersih dr sistem yg dibuat utk korupsi," ujar Ferdinand Hutahaean.