Network
PR DEPOK – 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Novel Baswedan resmi dinonaktifkan karena tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebutkan bahwa pertanyaan dalam TWK banyak yang bermasalah.
"Berkaitan TWK yang digunakan untuk menyingkirkan 75 pegawai terbaik KPK tersebut sangatlah bermasalah. Hal tersebut karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara yang bernama korupsi, bukan baru hanya berwawasan saja," kata Novel Baswedan dalam keterangannya, di Jakarta, pada Selasa 11 Mei 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Prediksi Liga Inggris Chelsea vs Arsenal, Duel Sengit Dua Tim Terbesar Kota London
Novel Baswedan menyebutkan bahwa ia masih mengingat sejumlah pertanyaan sekaligus jawaban dalam TWK tersebut.
"Kebetulan saya disebut sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang katanya tidak lulus TWK tersebut dan saya masih ingat apa saja pertanyaan dan jawaban saya dalam tes tersebut," ujar Novel.
Selanjutnya, beberapa contoh pertanyaan yang dinilai bermasalah dalam TWK diungkapkan oleh Novel Baswedan.
"Apakah saudara setuju dengan kebijakan pemerintah tentang kebijakan tarif dasar listrik (TDL)?," katanya.
"saya merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi dan tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi, saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik," ujar Novel terkait jawabannya.
"Bila anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya?," kata Novel Baswedan.
Ia kemudian menjelaskan jawabannya saat itu dari pertanyaan tersebut.
"Dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi, karena perbuatan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai seorang ASN, saya tentu terikat dengan ketentuan Pasal 108 ayat 3 KUHAP, yang intinya pegawai negeri dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan sehingga respons saya akan mengikuti perintah Undang-Undang, yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi," ujar Novel Baswedan.
Selain itu, masih terdapat beberapa pertanyaan lain yang diungkapkan Novel, misalnya "Apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda?".
Baca Juga: Resmi Dinonaktifkan dengan 74 Pegawai KPK Lainnya, Novel Baswedan: Ini Bahaya, Kami Akan Lawan!
Terkait beberapa pertanyaan itu, ia menilai TWK itu tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai negara/aparatur yang telah bekerja lama, terutama yang bertugas bidang pengawasan terhadap aparatur atau penegak hukum, apalagi terhadap pegawai KPK.
"Pegawai-pegawai KPK tersebut telah menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara, baik keuangan negara, kekayaan negara, dan hak masyarakat. Hal itu semua merugikan negara dan masyarakat," ujar Novel.
Sebaliknya Novel Baswedan menilai TWK tersebut lebih relevan untuk seleksi calon pegawai dari sumber fresh graduate.
Baca Juga: Viral Masyarakat India Melumuri Tubuh dengan Kotoran Sapi untuk Tangkal Covid-19
Akan tetapi, tidak dibenarkan juga menggunakan pertanyaan demikian, karena menyerang privasi, kehormatan atau kebebasan beragama.
"Dengan demikian menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa tes TWK bukan seperti tes masuk seleksi tertentu yang itu bisa dipandang sebagai standar baku. Terlebih, ternyata pertanyaan-pertanyaan dalam tes TWK banyak yang bermasalah," ujar Novel.***
