BPJS Kesehatan Bentuk Tim Khusus Telusuri dan Lacak Sumber Dugaan Kebocoran Data Pribadi

Baca Juga: Prediksi Liga Inggris Aston Villa vs Chelsea: The Blues Siap Kunci Posisi 4 Besar

Akun-akun ini menjual sekitar 290 juta data penduduk Indonesia yang bersumber dari data situs BPJS Kesehatan. Data ini berisi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, e-mail, dan tanggungan.

Sebagian warganet mengecek sampel data yang ditawarkan dan mengklaim semua komponen sesuai dengan aslinya.

Mereka juga berkomentar tentang argumentasi BPJS Kesehatan terkait selisih data peserta yang bocor lebih banyak dari data yang tercatat di BPJS Kesehatan.

"Argumentasi BPJS Kesehatan datanya gak sampe 290 juta, tapi kan ada juga data peserta yang sudah meninggal. Makanya bisa sampe 290 juta," ucap warganet.

Baca Juga: Pengamat Sebut RI Harus Bantu Palestina Merdeka dari Penjajahan, Genjatan Senjata Hanya Solusi Sementara

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memanggil direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi.

“PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Jumat, 21 Mei 2021.

BPJS Kesehatan sebagai PSE tunduk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Selain itu Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik).