PR DEPOK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menyelidiki dugaan kebocoran data 279 juta Warga Negara Indonesia (WNI).
"Selain investigasi dan penelusuran jejak digital, yang saat ini sedang kami lakukan mitigasi hal yang mengganggu keamanan data dalam layanan dan proses administrasi," kata Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 25 Mei 2021.
Hingga saat ini, BPJS Kesehatan belum bisa memberitahukan perkembangan terbaru penyelidikan dugaan kebocoran data 279 juta WNI.
Badan ini masih berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyelidiki dugaan tadi seperti Kementerian Kominfo, BSSN, Polri, Kemhan, Kemenko Polhukam, dan Kemenko PMK.
Ghufron mengemukakan data pribadi yang dimiliki pihaknya tidak pernah diberikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu sistem keamanan diterapkan BPJS Kesehatan secara berlapis sesuai ISO 27001. Hal ini merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.
Kini BPJS Kesehatan memperkuat sistem keamanan dengan meningkatkan proteksi dan keamanan sistem.
"BPJS Kesehatan berupaya maksimal agar data pribadi peserta terlindungi, baik di fasilitas kesehatan maupun proses administrasi," ujar Ghufron.
BPJS Kesehatan telah melaporkan kasus dugaan kebocoran data 279 juta WNI ke Bareskrim Polri karena ada dugaan pihak-pihak yang merugikannya.