Network
PR DEPOK – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa tingkat presisi data yang dimiliki pemerintah masih tergolong rendah.
Maka dari itu diperlukan perbaikan dan penyelarasan dari basis data.
“Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” ucap Presiden Jokowi dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis 27 Mei 2021.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pembukaan ‘Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021’ yang juga dihadiri secara langsung oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh dan sejumlah perwakilan 2.223 peserta.
“Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah,” tutur Presiden.
Baca Juga: Benarkah Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Diundur? Simak Penjelasan Pejabat BKN Berikut
Presiden juga memberikan arahan kepada BPKP untuk memastikan proses integrasi, penyelarasan berbasis data antar-program.
Hal ini perlu dilakukan demi menaikkan presisi atau akurasi dari suatu data.
“Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analisis yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan,” tegas Presiden Jokowi.
