Network
PR DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal terhadap akurasi data kelolaan pemerintah yang masih rendah dan berantakan. Salah satu yang disebutkannya adalah tidak akuratnya data bansos.
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," ujarnya seperti diberitakan sebelumnya.
Jokowi mengatakan data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sinkron. Ia pun meminta semua data harus diperbaiki.
Kemudian Jokowi memerintahkan agar BPKP dapat mengawal integrasi, sinkronisasi basis data antar-program untuk meningkatkan keandalan data.
"Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitis yang dimiliki, BPKP kan punya ini gunakan, manfaatkan," katanya.
Instruksi yang disampaikan Jokowi tersebut pun lantas dikomentari oleh Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Yosef Sampurna Nggarang.
Yos Nggarang rupanya heran dengan kekesalan Jokowi. Pasalnya, baru menyatakan kesal setelah anggaran bansos sudah digelontorkan dan dikorupsi.
