Network
PR DEPOK – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menemukan akar masalah dari terhambatnya realisasi belanja pemerintah pada APBN 2021.
“Karena itu, saya minta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja anggaran ini, ini ada apa,” ucap Presiden Jokowi dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA di Istana Kepresidenan Bogor Kamis, 27 Mei 2021.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pembukaan ‘Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021’ yang juga dihadiri secara langsung oleh beberapa menteri di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh dan sejumlah perwakilan 2.223 peserta.
“Saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan, supaya kita tahu semua realisasi belanja pemerintah masih rendah,” tutur Presiden.
Disebut Presiden Jokowi, dari jumlah total Rp2.750 triliun anggaran belanja pemerintah dalam APBN, baru terealisasi sebesar lima belas persen.
Sementara terkait anggaran belanja daerah dalam APBD baru mencapai tujuh persen pelaksanaannya.
“Masih rendah. Serapan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga masih rendah yaitu baru 24,6 persen, sekali lagi kecepatan tapi juga ketepatan sasaran,” terang Presiden.
Presiden juga mengeluhkan terkait penyediaan barang dan jasa yang masih berjalan cukup lambat.
“Ini yang saya minta tadi dikawal. Pada kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen, kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5 persen, ini yang terus harus diikuti, dikawal, dibantu,” tambah Presiden.
Presiden Jokowi pun mendesak APIP dan BPKP menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini tugas dalam mengawal belanja tadi lalu mengawal agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel,” ucap Presiden.
Baca Juga: Benarkah Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Diundur? Simak Penjelasan Pejabat BKN Berikut
Keinginan perbaikan terkait realisasi belanja cukup beralasan mengingat target pemerintah mengenai pertumbuhan kuartal II adalah tujuh persen dari sebelumnya minus 0,74 persen pada kuartal I.
“Bayangkan dari -0,74 melompat ke 7 persen, tapi saya meyakini Insya Allah kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih karena target ‘year on year’ untuk pertumbuhan ekonomi kita adalah 4,5-5,5 persen yang tidak akan diperoleh bila tidak ketemu angka 7 (persen) untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2021,” ungkap Presiden Jokowi.
Walau, Presiden Jokowi mengetahui ada ketidakpastian ekonomi sebagai manifestasi dari pandemi, ia tetap ingin seluruh aparat pemerintah untuk berusaha dengan keras.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah NO. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
APIP adalah sebuah organisasi yang berada di lingkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga yang mempunya beberapa tugas dan fungsi di antaranya melakukan penjagaan denga beragam cara seperti audit, revisi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan penjagaan lain seperti pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.***
