5. PT Pertani yang dimiliki Ihsan Yunus.
6. Konsorsium Ekonomi Kerakyatan sebesar 100.000 untuk bina lingkungan.
Baca Juga: Effendi Simbolon Desak Prabowo Lebih Transparan Soal Rancangan Perpres Alpalhankam
Istilah bina lingkungan dalam dakwaan tersebut bermakna pembagian jatah kepada pihak sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan para pejabat lainnya, baik di lingkungan Kemensos maupun pada kementerian dan lembaga lain.
“Banyak vendor ingin mendapat pekerjaan tetapi saat itu kuota sudah ditentukan, jadi kami sebagai petugas tidak bisa menentukan kuota, akhirnya hanya ada sekitar 300.000 paket untuk vendor-vendor yang sudah mengajukan,” ujar Adi.
Selanjutnya, Adi mengatakan terkhusus kepada mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus diberikan kuota sebesar 400.000 paket.
“Operator untuk Ihsan Yunus yang saya kenal Harry van Sidabukke, Yogas juga kelompok mereka untuk bagi-bagi kuota kelompok tertentu,” tuturnya.
Namun Adi tak pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Ihsan Yunus.
Adi juga membeberkan bahwa ada 1,6 juta paket yang dimiliki oleh anggota DPR dan Juliari Batubara yang tidak dipungut sebagai bagian dari pengumpulan fee.