Network
Selain itu, 86,74 persen utang atau sekitar Rp5.661,54 triliun berasal dari Surat Berharga Negara, yang terdiri dari domestik senilai Rp4.392,96 triliun, dan valas sebesar Rp1.268,58 triliun.
Surat Berharga Negara atau SBN Domestik terdiri dari Surat Utang Negara Rp3.577,61 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara Rp815,35 triliun.
Baca Juga: Ratusan Pegawai KPK Minta Pelantikan ASN Ditunda, Pakar Hukum NIlai Bisa Ganggu Ritme Penyidikan
Sementara itu, SBN Valas terdiri dari Surat Utang Negara Rp1.023,6 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara Rp244,98 triliun.
"Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ujar laporan APBN KITA tersebut.
Disampaikan bahwa peningkatan utang ini dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam fase pemulihan.
Baca Juga: Kecam Sinetron Suara Hati Istri dan Beberkan Alasannya, Ernest Prakasa: Menurut Kalian Ini Wajar?
"Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19," demikian tertulis di APBN KITA.
Selain itu, dijelaskan pula bahwa pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi melambat namun kebutuhan belanja justru meningkat drastis demi pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi itu sendiri.
"Perlambatan ekonomi akibat Covid-19 membuat penerimaan negara tertekan, namun di sisi lain kebutuhan belanja justru meningkat drastis untuk penanganan dampak pandemi serta untuk pemulihan ekonomi," tulis APBN KITA.***
